Gunakan Surat Domisili 'Aspal' di Zonasi PPDB, Puluhan Siswa 'Terkatung-Katung' Nasibnya

Peta Jangkauan Sistem Zonasi PPDB Tahun Ajaran Baru di Salah Satu SMP Ponorogo

Pasca terbongkarnya dugaan manipulasi data dan surat keterangan domisili asli tapi palsu (aspal) yang dilakukan orang tua atau wali murid pada sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran baru SMP di Kabupaten Ponorogo. Saat ini nasib puluhan siswa harus 'terkatung-katung'. Pasalnya puluhan siswa tersebut terancam dicoret dari sekolah yang diinginkannya.

Hal ini diungkapkan Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Rudi Hantoro. Dirinya menjelaskan, sebelumnya ada sebanyak 56 siswa yang mendaftar di salah satu SMP Negeri dengan menggunakan surat domisili. Kemudian 4 siswa mundur lantaran kedapatan menggunakan surat domisili 'aspal'. Keempat siswa tersebut berasal dari Madiun, Pacitan dan Kecamatan Mlarak, yang notabene memang tak memenuhi jarak zonasi dengan sekolah yang diinginkan.

"Saat ini tinggal 52 siswa yang menggunakan surat domisili. Namun setelah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lagi antara DPRD Ponorogo, sekolah berdangkutan dan dengan lurah. Kembali, sebanyak 15 siswa tak memenuhi kriteria sistem zonasi. Karena memang tidak berdomisili dekat dengan sekolah yang diinginkan. Jadi 15 siswa ini tak jelas nasibnya, pihak dewan maupun sekolah masih belum memberikan keputusan," jelasnya.

Dirinya menambahkan, padahal sebentar lagi sekolah SMP Senin depan (15/7) sudah memasuki Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran baru. Pun memang apabila tak memenuhi kriteria sistem zonasi PPDB, keputusan beratnya sekolah yang bersangkutan harus mencoret atau tak menerima para siswa tersebut. Permasalahan ini tentunya juga menjadi pelajaran bagi orang tua/wali murid. Agar tak 'sembrono'. Jangan memaksakan diri mendaftar sekolah yang menurutnya favorit dengan cara yang tidak benar.

"Tidak ada yang tidak favorit, semua sekolah itu  favorit," pungkasnya. * (Nda)