Ali Mufti; Apresiasi Pidato Presiden Tanpa Teks

Rapat Paripurna Istimewa Mendengar Pidato Kenegaraan Presiden RI, Joko Widodo

PONOROGO - Menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-74 tahun 2019, DPRD Ponorogo Gelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan oleh Presiden RI Joko Widodo. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo, Jumat, (16/8/ 2019).

Rapat Paripurna berlangsung hikmat dengan dihadiri oleh Ketua DPRD Ponorogo, Dr. H. Ali Mufti bersama jajaran pimpinan dan anggota dewan. Hadir pula Wakil Bupati Ponorogo, Dr. H. Sujarno bersama Sekdakab, Agus Pramono serta diikuti jajaran Forkopimda, OPD Kab. Ponorogo, camat, tokoh masyarakat dan undangan penting lainnya.

Ketua DPRD Ponorogo, Dr. H. Ali Mufti mengapresiasi Pidato yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo. “Luar biasa pidato yang disampaikan Pak Presiden. Saya merasa bangga dan sangat senang mendengarkan Pidato Beliau,” ungkapnya.

Beberapa hal yang menjadi catatan setelah mendengar Pidato Kenegaraan. Menurutnya Presiden Joko Widodo semakin cerdas dengan pidatonya tanpa teks di depan DPR MPR dan  penyampaiannya pun detail menguasai masalah. “Pidatonya menginspirasi karena banyak ide untuk kemajuan bangsa indonesia, Pidatonya bisa memberikan perintah/ instruksi yang lebih efektif dan efisien,” jelasnya.

Lebih lanjut kata Ali Mufti, mengutip inti dari pidato Presiden RI yaitu semangat untuk melakukan efisiensi terhadap uang negara. Mempercepat sebuah proses, yang terpenting outputnya, sehingga anggaran negara bisa menjadi lebih efektif. “Pidato Presiden ini bisa membawa implikasi positif bagi pergerakan pemerintahan di indonesia baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah karena bagaimanapun Pidato ini tidak ada artinya bila perangkat pemerintahan ini tidak meresponnya dengan baik,” terangnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap Pelaku pemerintahan bisa merespon positif apa yang telah disampaikan presiden. “Harapannya, Pidato Presiden tersebut bisa diterapkan, dicantumkan menjadi sebuah regulasi yang bisa di laksanakan oleh perangkat negara. Bagaimana pidato presiden ini dibuat aturan hukum yang aplikatif,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Ponorogo, Dr. H. Sujarno menyambut positif langkah percepatan pemerintah pusat tersebut yang menjadi fokus prioritas pembangunan. “Artinya, kebijakan pemerintah daerah harus linier dengan kebijakan pusat tersebut. Sehingga langkah percepatan pembangunan dapat dilaksanakan di tingkat daerah dengan baik,” pungkasnya. (hn)